Nelayan Masih Meminta Dukungan Legalisasi Cantrang

Politikus PKS Rembang Joko Suprihadi saat hadiri seminar dan dialog terbuka bertema menuju legalisasi cantrang secara nasional
REMBANG-cbfmrembang.com, Dari perhelatan seminar dan dialog terbuka menuju legalisasi cantrang secara nasional yang diikuti kalangan dewan, perhimpunan masyarakat perikanan, akademisi dan stakeholder lainnya di Gedung Nusantara V MPR RI pada Rabu lalu (29/11), menghasilkan 6 butir kesepakatan bersama. 

Politikus PKS Rembang Joko Suprihadi yang turut hadir pada pertemuan tersebut  menjelaskan ada 6 hal yang disepakati bersama yaitu penyelesaian masalah ditempuh melalui bermacam cara, 

Adapun upaya melalui jalur hukum yakni melakukan uji materiil/judicial review atas berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini mengacu UU nomor 12 tahun 2011 bahwa uji matetiil regulasi yang berbenturan dengan UUD 45 diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diluar substansi tersebut dalam kewenangan MA, tengah dikaji oleh tim yang menangani terkait proses dan materinya. 

Sedangfkan Upaya birokratis sambung Joko diantaranya memohon Presiden untuk secepatnya melakukan dialog dengan nelayan secara nasional sebagaimana hasil kesepakatan antara nelayan dengan pihak Istana pada tanggal 11 Juli 2017. Meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk secepatnya menggelar uji petik cantrang bersama nelayan, akademisi dan stakeholder terkait, paling lambang bulan Desember 2017.

Menurut Joko, hampir 75% nelayan se-Indonesia terdampak regulasi yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan berisi larangan pengoperasionalan 22 alat tangkap. Diharapkan menjelang berakhirnya batas toleransi penggunaan sampai Desember tahun ini untuk dikaji ulang oleh pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan orang. 

Terpisah, Djani selaku Ketua 2 Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit menjelaskan ada aksi moral yang digalang oleh kalangan nelayan yakni mengumpulkan sejuta surat kepada Presiden, berisi dukungan legalisasi cantrang. 

Lanjut Djani bila belum ada perubahan kebijakan hingga akhir desember 2017, nelayan akan mendirikan posko perjuangan dan keprihatinan. Direncanakan berada di seluruh daerah kampung nelayan terdampak dan di seputar Istana Presiden. ( heru )
Reaksi: 

Berita Terkait

Sosial 7466379034465205682

Post a Comment

Daerah

-----KLIK SIARAN KAMI------

Pariwisata

Politik

Archive

Olagraga

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::