Dewan Pendidikan Mengadu ke DPRD

Dewan Pendidikan sharing dengan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang bahas aneka permasalahan bidang pendidikan
REMBANG-cbfmrembang.com, Pasca dilantik Oktober 2017 lalu pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang telah merumuskan beberapa permasalahan terkait dunia pendidikan, Permasalahan tersebut kemarin (10/01)  disampaikan melalui audensi dengan  DPRD khususnya Komisi D yang membidangi pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Rembang Ahmad Sururi dalam kesempatan itu  menguraikan beberapa permasalahan diantaranya kebutuhan komputer untuk pelaksanaan UNBK. 

Menurutnya masih banyak sekolah swasta yang kekurangan sarpras komputer sedangkan pengadaan komputer oleh Dindikpora setempat cenderung dibagikan lebih banyak pada sekolah negeri.

"Memang sekolah swasta juga menerima Dana BOS tetapi tak cukup jika dibelanjakan komputer sesuai kebutuhan untuk menggelar UNBK," cetusnya.

Dampaknya  SMP swasta meski menggelar UNBK namun pinjam tempat ke sekolah lain yaitu SMA atau SMK baik negeri atau swasta yang memiliki perangkat komputer memadai.

"Hal ini perlu mendapat perhatian dari Komisi D," tegas Ahmad Sururi.

Permasalahan lain juga disampaikan terkait  keberadaan tenaga honorer  baik GTT maupun PTT yang tak jelas nasibnya, dan anggaran operasional Dewan Pendidikan yang tak teranggarkan dana operasionalnya. 

Disebutkan pula  keinginan pengurus Dewan Pendidikan agar difasilitasi bangunan kantor/sekretariat. Karena pasca dilantik belum ada kejelasan terkait tempat berkantor.

"Kami butuh tempat permanen untuk melaksanakan tugas sebagai komite sekolah skala kabupaten," tambahnya.

Menanggapi Permasalahan bantuan komputer  anggota Komisi D Islahudin mengatakan bahwa total kebutuhan mencapai ribuan yang menelan dana belasan milyar rupiah. Tahun 2017 dianggarkan sekira Rp2,1 milyar dan 2018 sekira Rp3,9 milyar.

"Jika memang sekolah swasta juga membutuhkan akan diajukan usulan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan nanti," janjinya.

Terkait GTT dan PTT naungan Dindikpora  Ketua Komisi D Henry Purwoko mengatakan, bahwa hingga kini belum ada informasi dari pemerintah pusat tentang pengangkatan otomatis menjadi ASN. Hanya saja atas kebijakan Bupati Rembang Abdul Hafidz diatur bahwa honor mereka disetarakan dengan UMK tiap tahun. 

Lanjut Henry Purwoko khusus untuk dana operasinal tahun 2018 Dewan Pendidikan memang dianggarkan sebanyak Rp250 juta dalam hal ini inklud di Dindikpora sehingga diminta segera menghubungi OPD tersebut untuk pencairannya. Adapun kebutuhan tempat beraktifitas disilahkan menempati Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang.

"Silahkan menempati Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang dan nanti para staff di sana akan bekerja membantu tugas Dewan Pendidikan," ujarnya. ( heru Budi s )

Reaksi: 

Berita Terkait

Pendidikan 3122497838822199960

Post a Comment

------KLIK SIARAN KAMI------

.

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::