Serap Aspirasi Implementasi UU No. 23 tahun 2014

-- --
Bupati Abdul Hafidz menerima kunjungan kerja Ketua Komite 1 DPD RI Akhmad Muqowam di ruang rapat Bupati


Rembang - Dalam rangka penyerapan aspirasi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ahkmad Muqowam pagi tadi (29/3) melakukan kunjungan kerja Ke Pemerintah Daerah kabupaten Rembang. 

Kedatangannya disambut Bupati Rembang H. Abdul Hafidz bersama  wakil bupati, ketua DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di ruang rapat bupati.

Akhmad Muqowam mengatakan kunjungan kerja kali ini terkait  edaran surat presiden adanya rencana perubahan  UU No. 23  tahun 2014  menjadi tiga undang-undang, yaitu UU pemda, pilkada, dan desa. 

Namun sejauh ini  Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meskipun demikian Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan peraturan-peraturan didaerah terkait dengan perubahan Tupoksi, Kewenangan dan Kelembagaan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud didalam UU 23 Nomor Tahun 2014 tersebut.

Disebutkan Muqowan Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan sumberdaya mineral, sedangkan urusan pendidikan pengelolaan pendidikan menengah dan khususnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz  dalam sambutanya mengatakan pihaknya sangat berterimah kasih atas kunjungan Komite 1 DPD RI, bahwa kehadirannya  bisa memberikan pencerahan tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Apakah undang-undang tersebut sudah terimplementasi dengan baik atau ada kendala – kendala, harapannya bisa di selesaikan bersama – sama dan  ada masukan-masukan dari dinas teknis.

Disebutkan Bupati,  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengubah system penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.(Prasetyo Budi wibowo )


Reaksi: 

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::