Alih Status PNS Diharap Tak Mengurangi DAU

-- --
As 1 Sekda Rembang Subakti


        Rembang-Kebijakan mutasi sebagian PNS kabupaten/kota ke pemprov dan pusat, diharapkan tak berimbas pada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Dinginkan jumlahnya tak dikurangi tanggung jawab pemkab/pemkot terkait gaji juga turut diambil alih. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekda Rembang Subakti

           Subakti mengatakan apapun kebijakan pemerintah tentu ada plus dan minusnya Dicontohkan seperti dialih kelolanya jenjang pendidikan SMA sederajat ke Pemprov Jateng mulai tahun depan, nilai minusnya adalah aset bangunan sekolah yang turut didalamnya tentu mempunyai nilai besar bagi kabupaten atau kota.
 
            Namun demikian sambung Subakti tentunya nilai plus yang muncul yakni anggaran APBD II pastinya tidak lagi dialokasikan ke sekolah yang nanti pengelolaannya di tangan pemprov. Angaran dalam pos pendidikan bisa difokuskan untuk peningkatan kualitas sarpras SD dan SMP yang tetap dikelola pemkab atau pemkot.       

            Terpisah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang Mustain menyatakan hal senada dengan As 1. Diharapkan mutasi PNS dan sebagian aset baik ke pemprov dan pusat tidak berimbas pengurangan DAU. Sebab sumber pembiayaan daerah dari APBN tersebut berarti banyak bagi pemkab dan pemkot.

            Disinggung besaran DAU Kabupaten Rembang tahun ini, Mustain jelaskan berkisar Rp700 miliar sehingga jika dikurangi seiring mutasinya sebagian PNS dan aset tentu banyak berpengaruh terhadap keuangan daerah.  Dijelaskan sosialisasi yang pernah diikutinya baru membicarakan pengalih kelolaan pegawai daerah ke pemprov dan pusat, hingga kini belum ada kejelasan apakah pengurangan DAU inklud didalamnya.     

            Seperti pernah diberitakan, terhitung 1 Januari 2017 nanti mulai berlakunya mutasi PNS kabupaten/kota ke pemprov atau pusat melingkupi 8 kementerian atau lembaga dan terbagi dalam 3 klasifikasi antara terpisah dan gabungan dari keduanya. Untuk yang beralih ke pemprov terdiri 4 profesi yaitu pengawas tenaga kerja dari lingkup kementerian ketenagakerjaan, guru sma/smk lingkup kementerian pendidikan dan kebudayaan, penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan lingkup kementerian kehutanan, serta pelaksana pemerintahan umum lingkup kementerian dalam negeri.

            Adapun yang beralih ke pusat meliputi penyuluh keluarga berencana lingkup BKKBN, inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan lingkup kementerian ESDM serta penyuluh perikanan lingkup kementerian kelautan dan perikanan. Sedangkan gabungan keduanya ada di lingkup kementerian perhubungan yaitu pengelola terminal penumpang tipe B ke pemprov sedangkan pengelola terminal penumpang tipe A dan pengelola jembatan timbang beralih ke pusat. (heru budi s)
Reaksi: 

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::