Warga Pertanyakan Pungutan Pengurusan Prona

-- --
Warga Binangun minta kejelasan pungutan pengurusan prona sertifikat tanah yang mestinya gratis

Lasem-Warga Desa Binangun Kecamatan Lasem semalam diundang Kades setempat guna membahas biaya yang dikenakan dalam pengurusan sertifikasi program prona yang mestinya gratis. Nominal dana sebesar Rp700 ribu yang dipungut oleh panitia dianggap sangat berat bagi warga yang mengurus sertifikat tanah.

Di hadapan sekira 200 orang yang hadir, Kades Binangun Edi Purwoko mengatakan  pertemuan  panitia dengan warga untuk meluruskan desas-desus yang berkembang mengenai biaya pembuatan sertifikat tanah prona. Terkait masalah biaya kegunaannya untuk apa dan habis berapa akan dijelaskan setelah sertifikat jadi secara rinci yang disampaikan kepada seluruh peserta.

Sambung Edi Purwoko untuk itu masyarakat diminta jangan khawatir karena akan dana yang dihimpun oleh panitia pasti dipertanggungjawabkan. Bilamana nanti ada sisa tentu dikembalikan kepada warga yang mengurus sertifikasi.

Edi Purwoko tambahkan memang sertifikat prona dari pemerintah adalah gratis tetapi kepada juru ukur harus diberikan honor kemudian  patok juga dibeli dan ada biaya angkut. Pihaknya  tawarkan pengurusan sertifikasi prona dilanjut atau tidak diserahkan kepada warga.

Sementara ketua panitia desa Khasan menyampaikan semua sudah dijelaskan oleh Kades, terkait biaya pengeluaran akan disampaikan nanti setelah sertifikat terbit dan diterima warga yang mengurus. Dijelaskan serinci dan detail sehingga lebih baik dibicarakan sekarang jangan sampai ada keributan di belakang hari.

Sabar mewakili warga setempat mempertanyakan adanya pungutan cukup besar mencapai 700 ribu padahal sertifikat prona digratiskan oleh pemerintah. Dibandingkan  di desa tetangga menurutnya tak sebanyak yang dipungut oleh panitia desanya, oleh karena itu perlu kejelasan beda nominal dana yang dipatok agar warga paham dan dapat menerima. 

Dari keterangan kades dan ketua panitia  terkait kegunaan uang yang dipungut bisa dipahami oleh warga , hanya saja diminta supaya ditekan agar jumlahnya tidak terlalu besar menurut ukuran warga. Kemudian terkait petanggungjawaban secara tertulis beisi rincian penggunaannya ditunggu oleh warga sesuai yang dijanjikan oleh kades dan panitia. ( heru budi s )

Reaksi: 

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::