Sertifikat tanah meminimalisir terjadi sengketa

-- --

Bupati Rembang menyerahkan langsung sertifikat kepada pemilik tanah

Rembang – Bupari rembang H. Abdul Hafidz mengintruksikan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepala desa dan camat untuk mendukung program strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) dengan mengurus sertifikat tanah, agar tidak rawan terkena konflik antar desa maupun tetangga.

Hal tersebut di sampaikan H. Abdul Hafidz saat penyerahan 1.110 sertifikat tanah milik masyarakat Rembang, bertempat di Pendopo Museum Kartini kemarin ( 24/05).

H. Abdul Hafidz mengatakan, ada banyak program dari BPN yang di berikan untuk proses percepatan dan kemudahan pengurusan sertifikat. Seperti halnya Prona yang pengurusanya gratis. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon demi kelancaran pengurusan, diantaranya membeli materai, stopmap, patok batas, dan fofo kopi surat-surat tanah yang diperlukan.

H. Abdul Hafidz menuturkan, menanggapi terjadinya penarikan biaya Prona di Desa Binangun Kecamatan Lasem. Bupati mengingatkan, Panitia atau tim yang dibentuk desa supaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. kalau pun ada penarikan itu menjadi kewenangan desa, tetapi harus dengan sewajarnya saja dan sesuai dengan kebutuhan rill di lapangan. pihaknya juga berharap agar pemerintah desa atau panitia terbuka supaya tidak terjadi protes di masyarakat. 

Di tambahkan Bupati Rembang juga berpesan agar sertifikat yang menjadi hak milik pemohon supaya di simpan dengan baik, kalau pun sertifikat tersebut di jadikan jaminan utang supaya tidak menyerahkan kepada sembarang orang dan harus ada tanda terima.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Bagian tata usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Sunuduto Widjomarwo terwujudnya tertib administrasi pertanahan bisa meminimalisr sengketa pertanahan dan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. 

 BPN membagikan 1.110 buah sertifikat, untuk 9 desa. Meliputi desa Tlogomojo Kec. Rembang, Kalitengah Kec. Pancur, desa Pranti Kec. Sulang, desa Menoro Kec. Sedan, desa Sudo dan Pedhak Kec. Sulang untuk Program Nasional Agraria. Selanjutnya tiga desa lain, Balongmulyo Kec. Kragan, desa Bonang dan Karasgede Kec. Lasem, memperoleh layanan sertifikat dengan sasaran warga nelayan dan UMKM. (prasetyo budi wibowo)