Sosialisasi Dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Untuk SKPD

-- --


Zaenal Abidin Petir sampaikan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna namun iInformasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang  Senin (23/5/2016) bertempat di aula pertemuan lantai 4 Gedung Setda Rembang mengadakan  Sosialisasi dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ditujukan jajaran pimpinan SKPD sebanyak 50 orang dengan rincian eselon II 23 orang dan eselon III 27 orang. Dengan menampilkan dua nara sumber dari Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, masing-masing Nur Fuad dengan materi tata kelola pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan Zaenal Abidin Petir menyampaikan pendampingan penyusunan konsep keputusan bupati tentang informasi publik yang dikecualikan

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku ketua panitia sosialisasi dan workshop Suyono dalam laporannya menyampaikan masih terdapat perbedaan pemahaman dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, terutama yang terkait informasi publik  yang dikecualikan atau yang tidak boleh dibuka dan informasi yang harus dibuka. 

Bupati Rembang, Abdul Hafidz dalam sambutannya menyampaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai arti penting dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan negara yang baik, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara dan badan publik, sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengawasan, dalam  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan lancar.

Lanjut Bupati Abdul Hafidz untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini, pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan sejak tahun 2012 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap SKPD untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Bahkan apa yang telah dilakukan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, dibuktikan dengan mendapatkan pengakuan masyarakat  dan  pengakuan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2012 Kabupaten Rembang ditetapkan menjadi Kabupaten Paling Transparan se Jawa Tengah sampai dengan sekarang. 

Ditambahkan, kegiatan ini sangat penting karena terkandung maksud untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman badan publik dan masyarakat terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, terutama mana-mana informasi yang boleh dibuka dan mana-mana informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan. (heru budi s)
Reaksi: 

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::