Dinsosnakertrans Pantau Ketat Pembayaran THR

-- --

Ka Dinsosnakertrans Kab Remang Waluyo tegaskan tak tolerir  perusahaan yang melanggar ketentuan pembagian THR

Rembang - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang tengah membagikan copy Permenaker Nomor 6 tahun 2016 dan Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Regulasi tersebut memuat penjelaskan tentang pembayaran THR dilaksanakan minimal sepekan menjelang lebaran dan bagi karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan juga berhak mendapatkan THR.

Kepala Dinsosnaketrans Kabupaten Rembang Waluyo menjelaskan, pihaknya setelah menerima  regulasi menyangkut pembayaran THR tersebut segera digandakan dan dibagikan ke seluruh perusahaan yang ada di wilayah rembang. Berjumlah sekira 300an perusahaan dengan tenaga kerja sekira 13 ribuan orang.

Waluyo sampaikan hingga kemarin sudah separuh lebih perusahaan yang telah menerima copy Permenaker dan SE Kemenaker dan diminta untuk dipatuhi semua hal yang tercantum didalamnya. Pihaknya segera membentuk tim monitoring guna memastikan pada H-2 lebaran THR sudah dibagikan.

Menurut Waluyo ada perubahan mendasar dari regulasi yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri yakni pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Sedangkan sebelumnya dalam peraturan lama ketentuan besarnya THR adalah bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat sebesar satu bulan upah dan pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih maka berhak mendapatkan THR secara proporsional dan bagi yang bekerja selama 1 bulan diberikan seikhlasnya.

Sambung Waluyo dalam peraturan yang baru memuat perubahan mendasar yakni pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih dengan perhitungan jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah yang biasa dibayarkan. Ketetuan baru ini bersifat mutlak dan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

Disinggung jika diterima informasi ada perusahaan yang membandel tak memenuhi ketentuan yang berlaku, Waluyo tegaskan akan bersikap keras sebab dalam regulasi diatur juga mengenai pengawasan pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta adanya sanksi. Bisa berupa denda dan sanksi admisnistratif terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran bahkan oleh Dinsosnakertrans akan dilaporkan ke Menaker. 

Ditambahkan, pihaknya tidak ingin adanya demo pekerja disebabkan ketidak beresan pebayaran THR dan telah disiapkan upaya penyelesaian secara tripartit antara instansinya, pengusaha/perusahaan dan buruh baik pribadi atau diwakilkan SPSI. Di lingkup Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang telah didirikan posko pengaduan permasalahan pembayaran THR.

Terpisah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rembang melalui Arif Budiman selaku Sekretaris lembaga tersebut secara pribadi mengatakan dalam situasi ekonomi saat ini yang cenderung lemah di semua sektor industri tentu aturan baru terkait THR dirasa cukup berat. Karena pekerja/buruh yang baru bekerja minimal 1 bulan atau lebih dibawah setahun secara terus menerus juga berhak mendapat THR secara penuh. 

Sambung Arif Budiman, pihaknya belum dapat menyikapi atas adanya ketentuan baru yang berlaku apakah akan mengajukan keberatan atau usul dirasionalisasi. Apindo Kabupaten/Kota menunggu keputusan final dari pengurus pusat atau provinsi dan pasti akan mematuhinya. (heru budi s)