IGI Dukung Ketentuan Pemasangan Banner Sekolah Bebas Kekerasan

-- --

Siswa penuh kreativitas dan berprestasi tentu jauh dari kenakalan yang merugikan diri sendiri

Rembang-Menjelang dimulainya tahun peajaran 2016/2017 ada hal menarik disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yakni mengimbau masyarakat untuk melapor bila menemukan tindak kekerasan atau perpeloncoan di sekolah. dengan menghubungi nomor telepon 0811976929 atau 021-59703020 dan dipastikan identitas pelapor dilindungi. 

            Mendikbud Anies Baswedan bahkan secara tegas siap memberikan hukuman kepada kepala sekolah yang masih memberlakukan tindak kekerasan saat pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (PLSSB) yang diaturnya dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016. Sekaligus juga ditujukan supaya dipatuhinnya regulasi yang diterbitkan sebelumnya Pemmendibud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan danPenanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah dengan sanksi berupa teguran sampai dengan pemberhentian.

  Tak tanggung-tanggung, Mendikbud juga mengintruksikan pemasangan banner pengumuman sekolah bebas kekerasan. Semua sekolah diwajibkan memasangnya dengan ukuran baku 120x80 centi meter.

            Saat disinggung terkait regulasi tersebut, Nur Rohman selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang juga Kepala Sekolah SMK Umar Fatah Rembang menyebutkan, pastinya semua sekolah siap menjalankan kebijakan Mendikbud. Sifatnya sangat penting untuk dipahami oleh orangtua/wali dan masyarakat yakni tidak ada sekolah manapun termasuk guru yang mau melakukan kekekerasan terhadap anak didiknya.

            Sambung Nur Rohman, semua yang berada di sekolah ibarat keluarga sehingga tak diinginkan salah satu diantaranya terimbas kasus hukum, untuk itu dibutuhkan kerja sama yang positif antara orang tua/wali dan masyarakat dengan guru terkait pola asah-asih dan asuh anak didik.

Tentunya masing-masing berperan sesuai tugas di lingkup masing-masing, dengan artian guru bertanggung jawab atas siswa saat berada di sekolah, sedangkan di luar menjadi perhatian orang tua/wali dan masyarakat mau berpartisipasi memperhatikan pergaulannya supaya tidak salah arah.  

            Nur Rohman tambahkan kesalahan proses pendidikan anak hendaknya tidak semata dibebankan kepada guru atau sekolah saja. Sebaiknya semua pihak bergandengan tangan untuk berkiprah mewujudkan cita-cita memberikan bekal ilmu pengetahuan berlandaskan akhlak mulia kepada anak didik.

Sebelumnya, terkait  maraknya kejadian menimpa kalangan pendidik yang dilaporkan ke aparat kepolisian sehingga berimbas ke ranah hukum, oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz ditegaskan hal semacam itu jangan sampai terjadi di wilayahnya. Diimbau supaya sekolah dan komite duduk bersama merumuskan penanganan kenakalan siswa dan bentuk hukuman yang layak diberikan kepada anak didik katagori bermasalah tadi. (heru budi s)