Ormas/LSM Tak Tertib Administrasi Terancam Dicoret

-- --

Ka Kesbanpolinmas Kab Rembang Kartono tegaskan Ormas dan LSM tak tertib administrasi bakal dicoret dan dicabutnya SKT yang dipegang 


Kabid Perbendaharaan dan Keuangan DPPKAD Kab Rembang Sumadi uraikan aturan pemberian bansos atau hibah mengacu Permendagri nomor 14 tahun 2016

Rembang-Sebanyak 80 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang, pada hari Kamis (21/7/2016) menerima pembinaan terkait tertib administrasi di Gedung Hijau komplek Rumah Dinas Wabup.

Satu ketegasan sikap dari Kantor Kesbangpolinmas setempat yakni menyangkut admiistasi dari Ormas/LSM yang tidak tertib bakal dicoret keabsahannya.

Pembinaan sendiri menghadirkan tiga nara sumber terdiri Kasat Intelkam Polres Rembang AKP Antonius Wiyono, Kabid Perbendaharaan dan Keuangan DPKKAD Kabupaten Rembang Sumadi dan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang Kartono. Adapun peserta diwakili pengurus harian Ormas dan LSM yang diundang.

Kasat Intelkam AKP Antnius Wiyono dalam paparannya antara lain menyebutkan sah-sah saja Ormas dan LSM melakuan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan perencanaan, sedang atau telah dilaksanakan oleh Pemkab, SKPD dan Desa, hanya saja mestinya sesuai dengan bidang yang melandasi kerjanya.

Dicontohkan untuk yang berbasis pendidikan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tentunya saat mengadakan monev harus sesuai bidang jangan saling bertabrakan karena sudah memiliki spesifikasi masing-masing.  

Sumadi selaku nara sumber kedua pada peserta mengulas Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber Dana APBD. Disebutkan calon penerima berbentuk Ormas dan LSM wajib berbadan hukum yang disahkan oleh Kemenkum dan HAM. Ketentuan itu bersifat mutlak dan harus dipenuhi demi tertib adimistrasi mekanisme pencairannnya.

Sedangkan Kartono secara tegas menyatakan untuk Ormas dan LSM yang berganti pengurus maupun pindah sekretariat tentunya wajib melapor guna pembenahan data. Jika hal itu tidak dilakukan maka pihaknya akan mencoret dan mencabut surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan intsansinya.

Sementara itu dari kalangan Ormas dan LSM sendiri dalam sesi dialog secara tegas menyatakan sikap supaya Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta institusi lainnya harus berani menolak memberikan keterangan dan data yang diminta sejawat mereka yang tidak secara resmi teraftar pada Kantor Kesbangpolinmas setempat.

Seperti yang dikatakan Hadi Utomo salah satu peserta dari LSM Kobar, dimintanya agar salinan data Ormas/LSM resmi yang terdftar di instansi tersebut ke SKPD, Desa dan institusi lain untuk mengeliminir rasa curiga bila suatu saat dikunjungi. 


Sambung Hadi hal terebut juga berguna untuk mencegah adanya stigma dan preseden buruk bagi kalangan Omas/LSM resmi yang ada di wilayah setempat. Supaya ketika terjun di lapangan saat melakukan monev tidak dikonotasikan negatif mencari keuntungan dengan cara mengintimidasi atau memeras institusi yang didatangi. (heru budi s)
Reaksi: 

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::