Dengar Pendapat Tahap I Raperda Inisiatif CSR Kurang Direspon Pengusaha

-- --

Anggota Dewan Puji Santoso minta pengusaha merespon tahapan Raperda CSR

Politisi PKS inisiator lain berharap Agustus ini Perda CSR sudah disetujui dan ditetapkan

Rembang-Susah payah anggota DPRD Rembang mengusung terbitnya Perda inisiatif menyangkut Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sepertinya kurang direspon oleh kalangan pengusaha. Terbukti pada tahapan dengar pendapat tahap I raperda yang digelar belum lama ini hanya dihadiri sekira 40% dari 100 perusahaan yang diundang, mestinya ada iktikad baik sedia hadir karena materi pembahasan melingkupi tanggung jawab mereka kepada pemerintah daerah dan warga sekitar tempatnya beroperasional.

            Puji Santoso salah satu inisiator Raperda CSR mengatakan memang masih ada tahapan selanjutnya sebelum menjadi Perda, termasuk tanggapan dan masukan dari kalangan pengusaha dan masyarakat. Sehingga pada agenda berikutnya diinginkan lebih banyak yang hadir untuk sharing agar ketika nanti ditetapkan secara sah mulai belaku tentunya Perda CSR bisa diimplementasikan secara maksimal selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

Puji lebih lanjut jelaskan upaya DPRD Kabupaten Rembang menyusun Raperda CSR karena dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, dimana perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanggungjawab menyalurkan sebagian keuntungan melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

            Sambung Puji penyusunan Raperda CSR merupakan kerjasama antara inisiator tiga orang anggota dewan yaitu dirinya, Joko Suprihadi dan Sugiharto bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Dengan adanya raperda tanggungjawab sosial perusahaan ini nantinya diharapkan bisa menjadi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan sekaligus sebagai arahan dan kebijakan daerah atas pelaksanaan program CSR.

Sedangkan Joko Suprihadi sesama anggota dewan yang juga insistor Raperda CSR mengakui ada kendala tekhnis dari dengar pendapat tahap I kemarin yakni draft raperda tak dapat disertakan bersamaan dikirimnya undangan sehingga tidak dapat dipelajari terlebih dahulu. Namun ketika dibagikan bersamaan dengan digelarnya kegiatan pastinya dengan cepat dapat dipelajari klausul yang tercantum di dalamnya karena semua perusahaan telah mengetahui perundangan tingkat atasnya.

 Ditambahkan, dengan diterbitkannya perda yang mengatur CSR nantinya setiap perusahaan di Kabupaten Rembang lebih transparan soal pendistribusiannya, mulai dari perencanaan, pembiayaan sampai dengan realisasi kegiatan. Ditarget raperda inisiatif ini paling lambat akhir Agustus sudah disetujui dan ditetapkan bersamaan dengan perda RPJMD dan berlaku efektif mulai tahun depan. (heru budi s )