314 PAUD belum menerima Penyaluran DAK BOP

-- --
Winaryu dan Sujatmiko sebutkan telah berlaku prosedural dalam urus penyaluran bantuan DAK BOP PAUD 2016 
Rembang-cbfmrembang.com, Dari total 850 unit lembaga pendidikan anak usia dini khususnya yang mengampu peserta berumur 4-6 tahun hanya 536 diantaranya saja dinyatakan sebagai penerima bantuan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 dari Kementerian Pendidikan. Lainnya 314 yang tak mendapat Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp600 ribu per anak asuh dikarenakan beberapa kendala. 

Hal tersebut disampaikan Winaryu  Kutziyah selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, didampingi Kasi Pendidikan Anak Usia Dini sederajat Sujatmiko, Senin (7/11/2016). mengacu juklak dan juknis penyaluran dari Kementerian Pendidikan.Justru  tidak semua menerima bantuan.

Winaryu sebutkan aturan bagi penerima bantuan DAK BOP PAUD yakni per Juni tahun ini telah mengurus Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Pendidikan Sekolah Nasional (NPSN) ditambah dengan ketentuan minimal menampung 12 anak asuh. Otomatis jika aturan tersebut tidak terpenuhi maka lembaga PAUD/TK/RA tentu tak boleh menerima bantuan.

Winaryu tambahkan ke 536 lembaga penerima bantuan DAK BOP PAUD tahun 2016 terdiri 323 TK dan sisanya berbentuk penyelenggara PAUD seperti kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Untuk lembaga yang belum mengurus Dapodik dan NPSN diminta segera mengurus supaya tahun depan masuk dalam usulan penerima bantuan.

Sementara Jatmiko menyebutkan dari 850 lembaga pendidikan anak usia dini yang terdaftar di Dinas Pendidikan, hanya 752 diantaranya telah mengurus Dapodik dan NPSN. Namun dari jumlah tadi ada yang baru memperolehnya setelah turunnya juklak dan juknis pencairan DAK BOP PAUD, sehingga yang diusulkan mendapat sebanyak 536 sebagai lembaga yang memenuhi azas legalitas.

Menurut Jatmiko ada juga yang kurang komplit mencantumkan jenis lembaga PAUD yang dijalankan hanya menyebut nama saja semisal kurang menuliskan berbentuk kelompok bermain, tempat penitipan anak atau Taman Kanak-kanak (TK). Sehingga ketika diverifikasi dan validasi keabsahannya sebagai calon penerima bantuan dinyatakan tak memenuhi syarat karena tak jelas sebagai penyelenggara pendidikan anak usia dini dalam bentuk apa.

Sambung Jatmiko sebenarnya Dinas Pendidikan memberi kemudahan dalam pengurusan Dapodik dan NPSN bagi lembaga PAUD yang berupaya mendapatkan. Di tiap kecamatan telah ditunjuk pihak-pihak yang bisa dimintai pertolongan membantu menguruskan, diambil dari personel pengurus Himpaudi. IGTK dan PKG yang memberikan konsultasi secara gratis. ( heru budi s)
Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 880647515349898156

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::