Dikeluhkan, Data KIP belum sesuai kondisi riil

-- --
Perangkat desa pamotan khoriah mengusulkan ada petunjuk tehnis  pembagian KIP 
Pamotan-cbfmrembang.com, Dampak dari adanya pendataan yang kurang valid pemberian kartu Indonesia Pintar (KIP)  masih banyak dikeluhkan oleh warga, karena banyak warga  yang tidak mampu  anaknya tidak mendapatkan kartu Indonesia Pintar.  Bahkan ada siswa yang sudah lulus tapi masih tercantum didata penerima KIP. Sehingga banyak kepala desa atau perangkatnya dipusingkan dengan banyaknya keluhan dari warga .

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh  perangkat desa Pamotan, Khoriah,  Dikatakan, terkait permasalahan pembagian KIP, Ia  meminta kepada Dinas terkait memberikan petunjuk tehnis penerimaan dan pembagian  KIP. Pasalnya ketika perangkat desa membagikan kartu tersebut, banyak warga yang protes karena tidak mendapatkan kartu tersebut. Apalagi untuk membuatkanya pihak desa masih kebingungan untuk  mengajukannya .

Hal yang sama juga disampaikan Mundasir dari desa Pohlandak Pancur, bahwa data siswa yang mendapat jatah KIP tidak valid. Ada sebagian siswa yang sudah lulus masih tercantum di data KIP.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang,Mutaqqin membenarkan bahwa data KIP tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pasalnya data yang dipakai dari basis data  BPS 2011. Sehingga tahun 2011 lalu siswa tersebut masih kelas 3 SMP sekarang sudah lulus SMA. Namun hal tersebut dipastikan tidak menjadi masalah.

Sebagai tindaklanjutnya Pemkab sudah memberikan sosialisasi kepada Kepala Sekolah,Guru,KUPT terkait solusinya. Bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP akan diusulkan melalui sekolah.

Bahkan Pemkab juga memfasilitasi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki kartu Program keluarga harapan (PKH)  untuk diusulkan mendapat KIP. Dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa.

Mutaqqin mengingatkan bahwa Kepala Sekolah atau guru terkait surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepala Desa tidak serta merta disetujui. Guru akan melakukan prosedur pengecekan atau klarifikasi data.

Ia menambahkan usulan siswa penerima KIP oleh pihak  sekolah masih melalui proses seleksi dari pusat. Artinya bisa saja disetujui ataupun sebaliknya, dalam hal ini sekolah tidak memiliki wewenang, hanya mengusulkan.

Dari pengalaman di tahun 2015, Rembang mendapat kuota 32 ribu penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD. Saat itu Rembang  banyak mengajukan usulan-usulan, ternyata ada kabupaten lain yang sepertinya malas mengusulkan, akhirnya Rembang diberikan jatah melebihi kuota sampai 41 ribu. ( Mufti affandi)
Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 275887563985677338

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::