Pelanggar Perda Miras Belum tersentuh Hukum

-- --
Anggota Satpol PP sering jumpai peredaran miras berkadar alkohol tinggi saat adakan razia
Rembang-cbfmrembang.com, Masih saja ditemukan minuman keras berkadar alkohol cukup tinggi di Kabupaten Rembang saat dilakukan razia baik oleh  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Polres setempat dinilai karena kurangnya penegakan hukum atas sanksinya. Mestinya bagi penjual miras yang kedapatan menjualnya ketika dioperasi tak hanya diberikan pembinaan dan wajib lapor saja melainkan dituntaskan sampai ke persidangan. 

Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang Slamet Riyadi menjelaskan peredaran miras di wilayah Rembang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Rembang nomor 6 tahun 2002 dengan ketentuan maksimal berkadar alkohol 5%. Bagi yang kedapatan melanggar diancam hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda 5 juta rupiah. 

Slamet Riyadi ungkapkan idealnya memang pelaksanaan razia miras dilakukan oleh intansinya selaku pihak yang bertanggung jawab atas penegakan perda. Namun jajaran kepolisian/Polres  juga memiliki kewenangan ambil peran untuk maksud cipra kondisi wilayah hukum yang diampunya berikut menerapkan sanksi hukum. 

Disinggung selama ini sanksi hukum yang diberikan tak memberikan efek jera bagi penjual miras yang terjaring razia apakah perlu dilakukan revisi atas Perda Miras, Slamet Riyadi sampaikan terlalu dini jika melangkah sampai ke hal itu. Hanya saja diakuinya perlu optimalisasi penerapan sanksi hukumnya, mungkin yang kali pertama terjaring razia dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan tetapi bila di kemudian hari masih kedapatan menjual tentu harus dikenakan ancaman hukuman sesuai yang tercantum dalam Perda Miras. 

Ditambahkan, optimalisasi sanksi harusnya dikoordinasikan dengan Polres Rembang agar ada satu visi dan misi dalam penegakan Perda Miras. Dalam hal tersebut pihaknya sudah menyiapkan personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan menangani secara hukum penjual miras yang terjaring razia hingga ke persidangan.

Terpisah, Joko Suprihadi anggota DPRD Rembang politikus dari PKS menyatakan sebenarnya Perda Miras masih layak diberlakukan, hanya saja perlu penguatan dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar. Sudah jelas ada ancaman hukuman kurungan atau denda maka harus dijalankan secara serius, pedagang miras bisa jadi tidak ditahan namun kasus tetap diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. 

Jika upaya hukum tersebut dijalankan harapannya menimbulkan efek jera dan mampu mengurangi secara signifikan peredaran miras di wilayah Rembang. ( heru budi s )
Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 3165029923007403106

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::