RAPBD 2017 dievaluasi agar tidak bertentangan Peraturan diatasnya

-- --

Penandatanganan persetujuan raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2017 oleh Bupati Rembang- H. Abdul Hafidz dan ketua DPRD Rembang- H. Majid Kamil didampingi wakil bupati dan wakil ketua DPRD

Rembang-cbfmrembang, Ketua DPRD kabupaten Rembang Majid Kamil mengatakan  Rancangan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017, yang telah disepakati dan disetujui banggar dan 7 fraksi di DPRD kabupaten Rembang, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah- Ganjar Pranowo sebagai wakil pemerintah pusat, untuk dilakukan evaluasi.

Majid kamil mengungkapkan, evaluasi dilakukan agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, propinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik maupun kepentingan aparatur serta untuk menghindari agar peraturan daerah tentang APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam RAPBD 2017 komposisi pendapatan daerah direncanakan mencapai 1,55 trilliun rupiah lebih. Sedangkan total belanja daerah sebesar 1,73 trilliun rupiah lebih. Sehingga pada Rancangan APBD Tahun 2017 terdapat defisit sebesar 183 milyar rupiah lebih, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar 183 milyar rupiah lebih, sehingga pada Rancangan APBD Tahun 2017 menjadi balance.

Bupati Rembang- H. Abdul Hafidz, pada jawaban akhir menyampaikan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Rembang, mengucapkan terima kasih atas aspirasi dorongan, masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rembang, selama pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. 

Pemkab menyetujui masukan baik catatan maupun rekomendasi dari badan anggaran (banggar) dan pendapat fraksi sebanyak 3 poin penting yaitu eksekutif (bupati dan kepala dinas) supaya bisa menjalankan apa yang telah ditetapkan, belanja publik supaya ditingkatkan dan  tidak ada kata tidak kerja, sehingga siapa yang tidak kerja silahkan untuk mundur. 

Bupati berharap agar pihak eksekutif setelah mendengar masukan dan catatan pihak legislatif  agar bisa menjalankan programnya di tahun 2017 nanti..( Masudi )