Hafidz Minta Panitia Desa Tak Ambil Pungutan Pada Sertifikat Massal

-- --
Desa boleh bentuk panitia pengurusan kolektif sertifikasi massal PRONA asalkan tak lakukan pungutan liar
REMBANG – cbfmrembang.com, Kementerian Agratian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melanjutkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), untuk program sertifikasi massal tanah milik warga utamanya bagi warga yang kurang mampu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Rembang Abdul Hagidz pada Jumat (27/1/2017) disela kesibukan kerja seraya disampaikan kejadian tahun lalu sudah tak menyisakan masalah. Karena kelebihan uang yang dihimpun beberapa panitia desa diketahui telah dikembalikan kepada warga peserta sertifikasi massal. 

Ia menambahkan, PRONA jangan disalah artikan jika semuanya gratis, lantas tak ada administrasi tertentu yang harus dibayar pemohon. Hafidz mencontohkan, seperti patok sebagai penanda batas tanah, selain itu, admlinistrasi dan biaya pengukuran, yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan bagi setiap pemohon sertifikat massal.

Hal seperti itu menurut Hafidz, yang perlu dimengerti oleh masyarakat, agar tak terjadi salah paham saat melakukan permohonan pengajuan sertifikat tanah. 

Untuk memudahkan pengurusan, boleh dikenakan biaya, asalkan atas persetujuan dan musyawarah pemerintah desa bersama warga yang menjadi sasaran PRONA. Sifat dan nama, diinstruksikan bukan pungutan karena bisa berhadapan dengam Satgas Saber Pungli.

Sementara dari BPN Rembang diperoleh informasi bahwa tahun ini ada kenaikan signifikan sasaran penerima PRONA, dari 5 menjadi 15 ribu pemohon. Masih sama pada tahun sebelumnya, diantaranya kalangan petani kecil, pelaku usaha mikro dan wakaf tanah. (Heru Budi s)

Berita Terkait

Terbaru 1206751244181367492

Post a Comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::