Meski Diperpanjang 6 Bulan, Kapal Cantrang Tak Dapat Perbarui SIPI

-- --
Ratusan kapal cantarng yang sejak 1 Januari lalu tak berani melaut
Rembang - cbfmrembang.com, Pemberian masa rileksasi selama enam bulan bagi para nelayan penggunaan alat tangkap jenis cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dinilai belum ada jelas. 

Hingga kini, ratusan kapal jenis cantrang hanya bersandar di pelabuhan, lantaran para nelayan di sejak 1 Januari 2017 tak berani berangkat melaut, meski ada pernyataan Kementrian kelautan untuk memperpanjang masa penggantian alat tangkap jenis cantrang selama enam bulan kedepan.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang Sukoco menjelaskan, jika pemerintah Propinsi Jawa Tengah sedang mengupayakan masa rileksasi selama 6 bulan, untuk kapal cantrang tetap beroprasi dalam proses penggantian alat tangkap.

Sukoco mebeberkan, hingga saat ini Bupati Rembang Abdul Hafidz bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sedang mengupayakan untuk mendapatkan tenggang waktu rileksasi dari kementrian Kelautan di Jakarta, untuk segera diterbitkan Surat Layak Oprasi dari Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau (ESDKP).

"Hari ini, Bupati Rembang bersama dengan Dinas Kelautan sedang mengupayakan pengaktifan masa rileksasi selama 6 bulan, dan untuk segera diterbitkan surat layak oprasi dari Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia" jelas Sukoco.

Sebelum diterbitkannya surat layak oprasi dari ESDKP, seluruh kapal cantrang di Kabupaten Rembang, dipastikan tak dapat beroprasi karena tak ada SIPI. Proses pelelangan ikan di TPI Tasikagung Rembang nyaris lumpuh. Lantaran tak ada kapan cantrang yang berani berlayar.

Hingga saat ini, ada 187 kapal cantrang yang sudah di verifikasi, dan 52 kapal cantang yang naik kelas. Total ada 238 kapal cantarang belum bisa melakukan perbaharuan Surat Ijin Penangkapan Ikan atau (SIPI), sebelum ada kejelasan

Lantaran dalam surat edaran PERMEN-KP 71, menyatakan, Tidak menerbitkan SIP baru untuk alat penangkapan ikan atau API yang dilarang. Hal itu yang membuat dilema bagi para nelayan. Meski diberikan masa rileksasi, tapi nyatanya, tak dapat memperbarui SIPI. 

Hingga saat ini Kementrian kelautan telah mencabut PERMEN-KP 2, yang tertuang dalam surat edaran yang diterima oleh Pemkab Rembang. Dimana dalam PERMEN-KP 71 yang baru, didalamnya dinyatakan telah mencabut PERMEN-KP 2, serta menjelaskan melarang alat Penangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik dan sejenisnya. (ASMUI)

Surat dengan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

Isi Surat edaran yang ditanda tangani Dirjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh :

SJARIEF WIDJAJA

Peraturan mentri tersebut antara lain mengatur pelarangan penggunaan beberapa alat tengkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik. Dalam rangka otimalisasi pelaksanaan peraturan tersebut, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu 6 (bulan) akan mengambil langkah pendampingan /asistensi sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut:

1. Membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementrian/Lembaga terkait;
2. Memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan non-    bank;
3. Merelokasi daerah penangkapan ikan;
4. Mempercepat proses perizinan API pengganti yang di diizinkan;
5. Memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti; dan
6. Tidak menerbitkan SIPI baru untuk API yang dilarang.

Berita Terkait

Utama 9095819421314435307

Post a comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::