Pelimpahan Wewenang, Daerah Ke Propinsi Sulitkan Pemda Jalankan Program

-- --

Bupati Rembang, saat menerima kunjungan DPD RI Bambang Sadono
Rembang - cbfmrembang.com, Pelimpahan wewenang yang semula daerah yang kini menjadi wewenang propinsi, membuat pemkab Rembang mengaku kesulitan dalam menjalankan program visi misi untuk pembangunan  Kabupaten Rembang.

Hal tersebut di utarakan Abdul Hafidz saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada beberapa waktu yang lalu. Dihadapan Bambang Sadono, Hafidz mencurahkan segala keluh kesah yang hampir juga dirasakan oleh para Kepala Daerah di seluruh Jawa Tengah.

Hafidz menyebut, aturan yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Kabupaten Rembang sedikit kesulitan menjalankan program pemerintahan. Padahal, pemerintah daerah ditutut untuk memberikan pelayanan yang mendasar kepada masyarakat.

Selain terbatasnya petugas dan SDM, pemerintah daerah juga dibatasi dengan adanya PP 48, yang melarang Bupati mengangkat tenaga kontrak apapun dan keperuntukannya. Adanya PP tersebut, menambah satu malah tersendiri bagi pelayanan bagi pemerintah daerah. 

"Karena aturan yang ada ini selalu berubah-ubah, ini yang membuat Pemkab Rembang ini kelimpungan didalam menjalankan program pemerintahan. Bayangkan saja kalau kami dituntut untuk memberikan pelayan yang mendasar di masayarakat. Sedangkan disisi lain PP 48 melarang Bupati untuk mengakat tenaga kontrak apapun peruntukannya" jelas Hafidz.

Hingga saat ini, Hafidz mengakui, belum maksimalnya pelayanan di lapangan, lantaran kurangnya sumber daya manusia. Ia mencontohkan, banyak mobil puskesmas keliling di tiap Kecamatan tak punya sopir. Disatu sisi, pelayanan puskesmas keliling sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Bambang Sadono menjelaskan, dilevel Kabupaten, tak dapat melakukan apa-apa terhadap sistem yang sudah dibuat dipusat. Apalagi, jika sistem tersebut sudah menjadi regulasi. 

Ia menyebut, jika sistem pemerintahan saat ini yang dibentuk di pusat, merupakan sistem rebutan. Ia menambahkan, siapa yang bisa berebut dalam sistem, menurutnya dia yang akan menjadi pemenang.

"Kita dilevel Kabupaten sedangkan sistem di buat di pusat kita dengan kata lain tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu bukan kapasistas kita untuk mempengaruhi, apalagi jika sudah menjadi regulasi. Kita memang bisa mempengaruhi ketika proses regulasi sedang dibuat paling banter kita bisa memperbaiki regulasi" jelasnya.

Adanya sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat, Bambang Sadono berharap, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil sikap, untuk menyikapi setiap perubahan setiap regulasi yang yang dibuat oleh pemerintah Pusat dengan baik. ( ASMUI )

Berita Terkait

Utama 6337497193615723653

Post a comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::