Kendaraan Dinas Kades Disebut Penunggak Pajak.

-- --
Warga rela antri membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Rembang
SUMBER-cbfmrembang, Sangat disayangkan kepala desa (kades) sebagai aparat pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat justru tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 

Salah satunya adanya temuan dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat Rembang bahwa dari 84 ribu kendaraan bermotor penunggak pajak 90 persennya berasal dari sepeda motor dan sebagian besar penunggak pajak utamanya sepeda motor berplat merah milik kepala desa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala UP3AD / Samsat Rembang - Njoto Legowo, saat sosialisasi dana desa, di aula kecamatan Sumber, baru-baru ini. 

Diungkapkan, dari tunggakan Pajak kendaraan bermotor (PKB) di kabupaten Rembang sebanyak 84 ribu kendaraan bermotor, Jumlah nominal tunggakan sebesar 13 Milyar rupiah lebih. Sementara khusus untuk penunggak PKB dikecamatan Sumber sebanyak 3.600 kendaraan bermotor. 

Njoto Legowo mengatakan  tidak terbayarnya PKB kepala desa dengan alasan diantaranya surat-surat kendaraannya hilang dan ada kendaraan beserta surat-suratnya masih dipegang kepala desa sebelumnya tanpa melalui serah terima.

Untuk mengatasi permasalahan itu menurut Njoto Legowo pihak UP3AD memberi solusi pembayaran PKB kendaraan plat merah utamanya kendaraan kepala desa persyaratannya hanya cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli. Apabila STNKnya juga hilang harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Selain itu untuk meminimalisir penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mulai hari Jum'at (10/3) ini hingga bulan September 2017, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat Rembang akan melakukan razia gabungan. 

Njoto Legowo menjelaskan pada tahun 2016 lalu, kabupaten Rembang mendapat Bagi hasil pajak dari propinsi Jawa Tengah senilai 81 Milyar rupiah lebih. Hal itu cukup besar bila dibanding Pajak daerah kabupaten Rembang disetor pemkab Rembang baik dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hanya 48 Milyar.( Masudi )
Reaksi: 

Berita Terkait

Utama 4256091924365704863

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::