Sosialisasi Pencairan Bantuan Hibah

-- --
Sosialisasi Pencairan Hibah di Lantai 4 kantor Bupati
REMBANG-cbfmrembang.com,Pencairan dana hibah dari tahun ke tahun mengalami perubahan regulasi. Hal itu disampaikan oleh bupati Rembang- H. Abdul Hafidz, saat sosialisasi pencairan bantuan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, di lantai 4 gedung bupati Rembang, hari senin (8/5).

Bupati mengatakan adanya perubahan regulasi itu akibat evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada yang perlu dibenahi. Bahkan ada masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalam pemberian hibah dan bantuan sosial ada pembenahan. Karena sering terjadi dana bansos dan hibah disalahgunakan.

Bupati menambahkan dengan berubah-ubahnya regulasi itu membuat dirinya selalu ragu-ragu. Sehingga setiap saat selalu menelaah regulasi baik Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang telah diubah sampai 4 kali. Agar bantuan hibah tepat sasaran, tepat guna dan harus bermanfaat. Selain itu tidak cacat hukum.

Bupati menjelaskan setelah mencermati dari pasal-pasal yang ada, dimungkinkan masih ada celah hukum karena penerima bantuan hibah harus ber-Badan Hukum minimal 3 tahun kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan terbaru. Sehingga hal itu sangat mengganggu bagi masyarakat yang mau mengajukan bahkan ada keluhan dapat bantuan tidak seberapa, namun ribet.

Berbeda dengan dulu, bantuan digelondongkan 5 Milyar rupiah lebih, sekali ada proposal masuk, bupati menteken, bantuan langsung cair. Namun sekarang harus by name by address bahkan di tahun 2018 nanti pemerintah melaksanakan e plainning e budgeting (apa yang diputuskan dan direalisasikan pada tahun itu sudah harus disetting pada tahun sebelumnya baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat desa, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten masuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD).

Bupati berharap penggunaan dana hibah harus didukung dengan administrasi yang jelas. Karena ini menjadi pertanggungjawaban si penerima hibah. Minimal harus disertai kwitansi dan jangan dibuat-buat. Diingatkan pula waktu pembuatannya jangan sampai terlambat.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan- Abdullah Zawawi menerangkan di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Rembang rencananya akan mencairkan dana hibah sebanyak 13 milyar rupiah lebih kepada 129 penerima.(Masudi )
Reaksi: 

Berita Terkait

Utama 2109767661112256335

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::