Perda Tentang Migas Ketok Palu, Dua Perwakilan Fraksi Walk Out

-- --
Suasana sidang penetapan Raperda pembentukan perusahaan PD bidang minyak dan gas bumi menjadi perda di Gedung DPRD Rembang
REMBANG – cbfmrembang.com, Rancangan Peraturan daerah (Raperda) pembentukan perusahaan Perseroan Daerah (PD), bidang minyak dan gas bumi (migas) disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) pada sidang paripurna, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, hari Jum'at (21/7). 

Penetapan perda yang dihadiri 32 anggota dewan itu, diwarnai walk out oleh Joko Supriyadi dari Fraksi Karya Sejahtera dan Muhammad Bahaud Duror dari fraksi PDIP- Nasdem.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang - Gunasih mengatakan penetapan raperda menjadi perda telah disetujui oleh pandangan akhir fraksi dan persetujuan anggota DPRD yang hadir pada sidang. 

Gunasih menambahkan, penetapan perda itu disetujui oleh 7 fraksi di DPRD, yaitu, Fraksi PPP yang dibacakan Zainul Umam, Fraksi Demokrat melalui Imroatus Sholichah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Ilyas, fraksi PDIP Nasdem melalui Nanik Sri Sundari, Fraksi Gerakan Indonesia Raya- Puji Santoso, dan fraksi Karya Sejahtera melalui Gatot Paeran dan Fraksi Harapan melalui juru bicara Nur Jannah.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengucapkan terima kasih kepada DPRD kabupaten Rembang melalui panitia khusus maupun fraksi yang telah menyetujui penetapan raperda menjadi perda yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai tekad untuk memajukan daerah melalui pengelolaan potensi migas yang ada. 

Abdul Hafidz berjanji siap melaksanakan setiap rekomendasi fraksi, utamanya untuk memilih calon direksi dan komisaris yang berkompeten di bidang migas.

Sebelumnya, raperda tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang, raperda  tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Serta pencabutan Perda nomor 11 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah dan pencabutan perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral batubara telah disahkan dalam sidang paripurna, hari senin (17/7). ( Masudi )

Berita Terkait

Terbaru 5877136699730294074

Post a comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::