Libatkan Tokoh Agama Mengupas Pernikahan Anak Dan Kehamilan Remaja

-- --
Diskusi tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang pernikahan anak dan kehamilan remaja
REMBANG-cbfmrembang.com, – Masih bergeliat dalam upaya pencegahan pernikahan anak dan kehamilan remaja, aliansi Yes I Do yang terdiri dari Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kab. Rembang, Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Aliansi Remaja Independen (ARI) Jateng kemarin menggelar forum diskusi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Rembang tentang pernikahan anak dan kehamilan remaja.

Diskusi yang mengupas praktek pernikahan anak dan kehamilan remaja dari sisi agama, kesehatan, dan kebaikan bagi anak ini mendatangkan tiga narasumber yakni KH Husein Muhammad ulama sekaligus Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Dr. Nurani Her Utami (Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang), dan Mahzumi (Pengadilan Agama Kabupaten Rembang). 

Kegiatan Diikuti kurang lebih 70 peserta dari OPD terkait program Yes I Do, ulama kabupaten Rembang, tokoh agama dan tokoh maysarakat desa dampingan, pengasuh ponpes di wilayah kecamatan dampingan dan KPAD desa dampingan.

KH Husein Muhammad usai acara menyampaikan bahwa agama Islam pada dasarnya selalu menekankan untuk membangun masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkeadilan. 

Sehingga Hal-hal yang menentang dasar tersebut harus diantisipasi. Pernikahan anak menurut hasil penelitian memiliki dampak buruk khususnya bagi anak tersebut.

“,Jadi seluruh aspek kehidupannya akan menjadi korban meliputi aspek kesehatan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Jika masih dipertahankan akan merugikan masa depan bangsa. Bangsa tidak akan menghasilkan produk-produk generasi yang produktif, kreatif, dan inofatif”, bebernya .

Sementara untuk anak yang dalam kondisi mendesak harus dinikahkan, KH Husein Muhammad mengingatkan kepada peserta akan adanya sebuah hadist bahwasanya kita dilarang menutup suatu kemudlorotan dengan kemudlorotan lain. 

Maka Kewajiban kita untuk melakukan perubahan atas kondisi itu dan  dibebankan semua pihak, bagi yang memiliki kekuasaan- sosial.
   
Menurutnya jika diintegrasikan dengan kasus pernikahan anak, apapun alasannya pernikahan anak yang dilakukan untuk menutup keburukan belum tentu pernikahan anak itu sendiri menjadi solusi, justru pernikahan anak akan mendatangkan keburukan lain. 

Kasus pernikahan anak di Kabupaten Rembang saat ini memang sudah mengalami penurunan. Data dari Pengadilan Agama kabupaten Rembang tahun 2016 ada 69 pengajuan dispensasi nikah, sementara tahun 2017 hingga bulan September baru ada 37 pengajuan dispensasi pernikahan. Pengajuan dispensasi didominasi karena kehamilan yang tidak diinginkan.(Mufti Affandi )
Reaksi: 

Berita Terkait

Utama 2332706720650938545

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::