Penerapan Lima Hari Sekolah Di Rembang, Diduga Ada Unsur Paksaan

-- --
Saat aksi menolak Lima Hari Sekolah di Rembang, secara besar-besaran
REMBANG - cbfmrembang.com, Penerapan lima hari sekolah, diduga ada unsur paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak sekolah di Rembang. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh aksi penolakan lima hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan Full Day School (FDS), Sholahudin Fattawi.

Menurutnya, banyak wali murid yang dipaksa untuk menanda tangani surat persetujuan penerapan lima hari sekolah. Hal tersebut, untuk melancarkan kebijakan yang mendatangkan gelombang aksi penolakan secara besar besaran di seluruh Indonesia.

Sholahudin menganggap, para kepala sekolah yang menerapkan kebijakan lima hari sekolah tidak tanggap dengan keinginan mayoritas masyarakat di Kabupaten Rembang, yang menolak kebijakan tersebut.

"Mestinyakan dia itu bisa membaca, dia hidup di Rembang, Kiyainya nolak, Bupati nolak, DPRD nolak, apalagi alasannya wong masyarakatnya nolak. Alasannya apalagi, garis intruksinya dari, itu urusan apa, kan ada pasal yang mengatakan "Dipersilahkan" kata Sholahudin.

Sholahudin menilai, sekolah yang menerapkan kebijakan lima hari sekolah, tidak melakukan pertimbangan yang matang.

"Mereka kepala sekolah yang menerapkan lima hari sekolah hanya gaya-gayaan saja" tambah Sholahudin.

Sampai berita ini diturunkan, Ketua MKKS sekolah SMA Jupri, dan MKKS sekolah SMK se Kabupaten Rembang Singgih Darjanto, belum dapat dikonfirmasi wartawan. Saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak dapat terhubung. Ketika di dihungi melalui pesan singkat, belum ada jawaban. (  ASMUI )
Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 4955204485695601716

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::