BUPATI :Targetkan WTP Selesaikan Permasalahan Aset

-- --
Bupati memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan kepala desa dalam gelar pengawasan daerah 2017 di lt. 4 Kantor Bupati (21/11)
REMBANG-cbfmrembang.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Kondisi ini menjadi keprihatinan Bupati Rembang H Abdul hafidz saat membuka kegiatan gelar pengawasan daerah  tahun 2017 selasa pagi (21/11) di lantai 4 kantor Bupati .  

Bupati menyampaikan dari hasil LHP  BPK bahwa Rembang merupakan salah satu kabupaten bersama 5 kabupaten lain di jawa tengah yang masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menjadi beban untuk diperbaiki supaya tahun 2018 mendatang bagaimana Rembang  bisa mendapat opini WTP. 

Untuk itu Ia meminta semua Organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menindaklanjuti secara cepat hasil dari rekomendasi BPK , dan  berkomitmen bersama-sama untuk  mewujudkannya 

“,Terus terang ini menjadi beban saya ketika BPK memberikan Opini kepada pemkab Rembang karena tidak mendapatkan opini WTP, ini renungan dan harus kita tindaklanjuti  semua OPD untuk berkomitmen besama melakukan perbaikan-perbaikan dalam  mewujudkannya , bagi Kepala OPD yang tidak sanggup tentu  sudah tidak pantas menjadi kepala OPD “, Ujarnya.

Untuk mewujudkannya pemkab Rembang melalui pakta integritas telah merekomendasikan semua  OPD segera  menyelesaikan permasalahan aset, karena selama ini  menjadi faktor yang sulit mendapatkan WTP. 

Bupati Abdul hafidz juga meminta perhatian terkait pengunaan uang negara tidak hanya dibelanjakan saja, tetapi bagaimana pencatatannya. Menurutnya menggunakan uang negara harus dihitung mulai dari .perencanaan tepat sasaran atau tidak,  pelaksanaannya, pengaturannya, maupun  pengawasannya, dan ini menjadi tanggung jawab kita. 

Khusus bagi Kepada  kepala desa juga dipesan dalam penggunaan anggaran  mulai penataan, regulasi pelaksanaan pengawasan, dan pencataan aset diminta segera diselesaikan, jangan sampai ada uang yang dibayarkan tanpa dicatat, uang dibayarkan tanpa ada pencatatannya karena semua aset sangat penting. 

Karena  selama ini  salah satu faktor kita sulit mendapat WTP karena faktor pencatatan aset berpuluhpuluh tahun tidak bisa terkendalikan.

Dari catatan LHP BPK tahun 2016 lalu menyatakan  ada 1,3 Trilyun aset yang belum diyakini kewajarannya. ( Mufti Affandi )

Reaksi: 

Berita Terkait

Utama 2303247210829171806

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::