Pembentukan Pansus Menuai Interupsi

-- --

Rapat paripurna pembentukan pansus Raperda

REMBANG-cbfmrembang.com, Pembentukan panitia khusus (Pansus)  untuk membahas 10 rancangan peraturan daerah (raperda) non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rembang, hari selasa (19/12) diwarnai interupsi. 

Pasalnya pembentukan 4 Panitia pansus dengan pengurus pansus 1 diketuai Mohammad Asnawi, pansus 2  Sahningsih,  pansus 3 Widodo dan pansus 4 diketuai Henry Purwoko dinilai tidak sesuai ketentuan.

Salah satu anggota fraksi Gerindra -   Puji Santoso mengatakan pembentukan pansus dinilai salah. Karena pembentukan pansus tidak sesuai dengan komisi. Pasalnya, raperda tentang pengelolaan barang milik daerah berada di pansus 3 (komisi C). Seharusnya di pansus 2 (komisi B) yang leading sektornya di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Sehingga dimungkinkan bekerjanya tidak maksimal. 

Menanggapi interupsi itu, ketua DPRD Kabupaten Rembang - Majid Kamil MZ menganggap usulan pembentukan pansus sudah sesuai dengan kesepakatan fraksi bahwa pansus 2 telah banyak kegiatan pembahasan. Sehingga dimungkinkan molor pembahasannya jika raperda bersangkutan tetap dibahas pansus 2.

Wakil ketua DPRD - Gunasih sepaham dengan ketua DPRD karena pembentukan pansus telah disepakati melalui usulan fraksi.

Dalam pembentukan pansus itu, pansus 1 bertugas membahas raperda tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan raperda inisiatif tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Sedangkan Pansus 2 membahas raperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan serta raperda tentang perubahan ke-2 atas peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sementara pansus 3 membahas raperda tentang ijin usaha jasa konstruksi, raperda tentang pengelolaan barang milik daerah dan raperda inisiatif tentang tanggungjawab sosial perusahaan. 

Sementara itu pansus 4 bertugas membahas raperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir, raperda tentang perubahan ke-2 atas perda nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan raperda tentang penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten Rembang.

Sebelumnya 7 fraksi di DPRD Rembang melalui juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi dan masukan terhadap 7 raperda yang diajukan eksekutif, dan 3 Raperda  inisiatif dari legislatif.( Masudi )