Regulasi Cantrang Ditunggu

-- --
Pemilik kapal cantrang menunggu terbitnya regulasi guna urus perpanjangan surat ijin kapal penangkap ikan dan surat ijin penangkapan ikan
REMBANG-cbfmrembang-com, Asosiasi Nelayan Indonesia (ANNI) dalam rilis yang kemarin dikirim ke berbagai media memuat utuh keputusan Presiden Jokowi terkait dibolehkannya kapal cantrang kembali melaut. Satu hal yang masih perlu diperjuangkan atas putusan tersebut yakni regulasi yang mengaturnya.

Humas Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit Murtadlo mengatakan keputusan Presiden Jokowi yaitu cantrang diperpanjang dalam waktu yang tidak terbatas tanpa batasan tonase kapal dan akan dilakukan ukur ulang agar GT sesuai ukuran fisik kapal mestinya tertuang dalam regulasi. Hal ini berkaitan dengan instansi yang menangani agar berpegang pada landasan hukum.

Lanjut Murtadlo untuk itu perlu diperjuangkan terbitnya minimal surat edaran atau perundangan lainnya. Agar ada keleluasaan semua stakeholder usaha penangkapan ikan bekerja sesuai aturan. 

"Paling tidak berupa surat edaran untuk dijadikan payung hukum. Kapal cantrang di wilayah setempat masa ijinnya telah berakhir bulan Desember kemarin perlu mengurus perpanjangan," cetusnya

Murtadlo juga sampaikan adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa alat tangkap cantrang hanya akan diperbolehkan beroperasi di pantura Pulau Jawa dinilai oleh ANNI tidak memiliki dasar. Nelayan tetap berpegang teguh kepada arahan Presiden Jokowi bahwa kapal cantrang dapat melaut tanpa batasan waktu secara nasional.

"Terlebih kemarin Presiden tidak menyebutkan bahwa nelayan cantrang hanya boleh melaut di pantura Jawa," tegasnya.

Ditambahkan dengan adanya regulasi yang mengatur operasi cantrang maka memberikan kepastian hukum terkait keputusan Presiden Jokowi sebagai pegangan nelayan untuk menjamin keamanan ketika melaut. ANNI akan mengirim surat secara resmi kepada Presiden untuk membuat surat edaran terkait diperbolehkan nelayan untuk melaut secara nasional tanpa pembatasan tonase kapal.

Terpisah, Plt Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Japar Lumban Gaol sampaikan dibolehkannya alkap cantrang digunakan pasca pencabutan larangan ternyata masih menyisakan permasalahan. Terkait surat ijin penangkapan ikan (SIPI) belum ada regulasinya sehingga pihak penerbit dokumen penting tersebut kebingungan saat ada pemilik kapal hendak mengurus.

"Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang belum dapat menerbitkan SIPI untuk kapal cantrang. Hal ini karena belum ada payung hukum yang jelas perihal aturan penerbitannya dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), meski kapal cantrang kembali diperbolehkan melaut," jelasnya.

Kapal Cantrang di Kabupaten Rembang berjumlah total 331 unit dengan pemilik tersebar di beberapa wilayah. Meliputi Desa Gegunung Wetan, Kelurahan Pacar, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Magersari, Desa Tasikagung dan Desa Pasarbanggi yang ada di Kecamatan Rembang dan di Desa Jatisari Kecamatan Sluke. (heru )

Reaksi: 

Berita Terkait

Pertanian 4156548859113816305

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::