Jamin Tertib Barang Milik Daerah, OPD Ikuti Seminar Hukum

-- --
Para Kepala OPD ikuti seminar hukum

REMBANG-cbfmrembang.com, Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara.

Hal itu disampaikan Bupati Rembang , Abdul Hafidz dalam Seminar hukum daerah dengan tema peningkatan pemahaman hukum terkait pemanfaatan aset daerah dalam rangka upaya menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di aula lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Sabtu (24/3).

Bupati mengatakan Pemkab Rembang sampai sekarang di dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dibebani Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tentu ini menjadi lebih baik ketika kita mau meraih WTP. Namun untuk WTP ini, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pemkab Rembang termasuk diantaranya tentang pencatatan aset, penggunaan aset perawatan aset dan lain sebagainya. 

”Pemkab Rembang sampai sekarang di dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dibebani Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tentu ini menjadi lebih baik ketika kita mau meraih WTP. Namun untuk WTP ini, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pemkab Rembang termasuk diantaranya tentang pencatatan aset, penggunaan aset perawatan aset dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus tau landasan hukum tentang pengelolaan asset,” ujarnya.

Bupati menjelaskan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 6 asas. Dimana asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Selanjutnya ada asas kepastian hokum, asas transparansi, asas efisiensi. Selanjutnya yang juga sangat penting yaitu asaa akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

“Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari  pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik  daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah daerah,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum setda Rembang, Tri Harjanto menerangkan kegiatan seminar diikuti sebanyak 60 orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, kepala bagian setda kabupaten Rembang. Narasumber Profesor doctor Sigit Riyanto Dekan Fakultas Hukum UGM, Doktor Melinda Eka Yunisa pembantu Dekan 2 UGM, Budi Hariyadi, Dosen Ahli Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. (Masudi/Mifta)
Reaksi: 

Berita Terkait

Utama 2061212261323266869

Post a comment

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::