Masyarakat Diminta Waspadai Organisasi Wartawan Ilegal

-- --


REMBANG - cbfmrembang.com, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah, agar mewaspadai maraknya organisasi kewartawanan ilegal, beserta oknum-oknumnya.

Pasalnya hanya ada tiga organisasi kewartawanan yang diakui Dewan Pers, sebagai lembaga resmi yang menaungi profesi wartawan. Masing-masing yaitu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Diluar 3 organisasi tersebut, patut dipertanyakan legalitas dan keabsahannya.

Pernyataan tersebut secara resmi dikeluarkan oleh PWI Kabupaten Rembang seiring munculnya perkumpulan yang diduga LSM dan oknum yang mengaku wartawan.

Ketua PWI Kabupaten Rembang Djamal Garhan Selasa siang (13/03/ 2018) menegaskan Syarat utama untuk menjadi wartawan harus pernah mengikuti UKW, jika belum harus berada dibawah naungan organisasi profesi wartawan yang resmi.

Ia menambahkan, ketika sudah menyebutkan profesi wartawan, PWI punya tanggung jawab meluruskan. Karena, wartawan memproduksi berita untuk dikonsumsi masyarakat. Ketika oknum wartawam yang tergabung dalam organisasi tidak resmi menyebarkan berita, di khawatirkan informasi yang disampaikan melenceng dari kode etik jurnalistik.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menyikapi oknum yang tak dikenal mengatasnamakan pers, apalagi jika nama medianya tidak jelas, dan terlihat aneh didengar.

“Di luar 3 organisasi itu, berarti organisasi wartawan ilegal. Bahaya kalau setiap kelompok mengatasnamakan jadi organisasi wartawan. Jika Pemkab beserta OPD jika diminta audiensi oleh organisasi wartawan ilegal, harus ditolak. Beda urusannya kalau mereka mengatasnamakan masyarakat. Lha wartawannya sendiri, benar
gak mereka wartawan. Sekarang ada ketentuan wartawan harus punya kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kalau belum, harus bernaung
di organisasi resmi, karena kartu UKW keluar melalui proses“ jelasnya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Rembang, Kukuh Purwasana memberikan tanggapan, pihaknya akan mengembalikan pada prosedur di Dewan Pers. Salah satunya seseorang bisa dikatakan legal sebagai wartawan, kalau sudah melewati Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Kukuh menambahkan selama ini Pemkab sudah beberapa kali memberikan surat edaran ke jajaran organisasi perangkat daerah tentang daftar wartawan resmi di Kabupaten Rembang. Tujuannya, untuk mengantisipasi kemungkinan tindak pemerasan, dari oknum yang mengaku wartawan. ( ASMUI / Mifta )
Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 7007500181139582094

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::