KPU Rembang pastikan lanjutkan tahapan

-- --

 


REMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, memastikan akan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rembang tahun 2020 ini. Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten M. Ika Iqbal Fahmi, ketika ditemui Radio Citra Bahari FM, di kantor KPU, hari Senin (21/9).

Ika Iqbal Fahmi mengatakan terkait wacana penundaan pilkada 2020, pihaknya selaku pelaksana di daerah tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

"Sesuai dengan PKPU nomor 5 terkait dengan jadwal dan tahapan, kita pedomannya itu sampai saat ini. Jika tidak ada perubahan aturan atau instruksi KPU RI, " imbuhnya.

Ia mengungkapkan saat ini KPU Rembang telah melaksanakan uji publik hasil pemutakhiran data pemilih antara tanggal 19 hingga 28 September. Dimana Hasil pemutakhiran data pemilih tanggal 13 September jumlah pemilih laki-laki sebanyak 244.672 orang, pemilih perempuan sebanyak 247.081 orang. Sehingga jumlah total pemilih sebanyak 491.753 orang dari 1.365 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 14 Kecamatan.

Ia menjelaskan jumlah bakal calon pasangan peserta pilkada sebanyak 2 pasangan yaitu Abdul Hafidz - Hanies Cholil Barro dan Harno - Bayu Andriyanto. Dimana untuk pleno penetapan bakal calon menjadi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 September dan pengundian nomor urut calon pasangan bupati dan wakil bupati pada tanggal 24 September.

Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat meminta kepada pemerintah untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2020, salah satunya Komisi Informasi Jateng.

Komisioner Komisi Informasi Jateng, Zainal Abidin Petir, permintaan ditundanya pilkada karena kasus covid-19 terus meningkat. 

"Wong ketika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak bisa dilaksanakan, KPU bisa mengeluarkan penetapan penundaan, apalagi kalau Covid 19 merajalela, " Ujar Zainal Petir. 

Zainal Petir yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah komisi Hukum menuturkan, bahwa masalah Covid 19 perlu diperhitungkan secara serius, tidak boleh main-main. Hal itu juga ada di dalam konsideran Undang-undang 6 Tahun 2020  bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid 19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, termasuk di Indonesia, telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.(MASUDI)

Reaksi: 

Berita Terkait

Terbaru 2047420188483928511

Post a comment

Live 102.1 Radio CBFM

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::