Evaluasi PPKM, Ada Kelonggaran Bagi PKL Untuk Jam Malam

-- --
PANCUR- Pemberlakuan jam malam selama Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi perhatian oleh pemerintah baru- baru ini. Pasalnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pertokoan merasakan dampaknya, sehingga akan ada kelonggaran bagi para PKL , dan bisa beroperasional hingga pukul 21.00 WIB.

Saat dilakukannya rapat koordinasi melalui video conference Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menerapkan PPKM memang menyampaikan keluhan PKL terkait jam malam pukul 19.00 WIB. Dan hasilnya Pemprov melalui surat edaran yang ditanda tangani oleh Pj Sekretaris Daerah , Prasetyo Ariwibowo menyebutkan jam operasional restoran dan sejenisnya dibatasi sampai pukul 19.00 WIB dan setelah itu sampai pukul 21.00 WIB masih bisa melayani pembeli namun tidak melayani makan ditempat.

Bupati Rembang H.Abdul Hafidz kepada CBFM mengungkapkan saat ini memang yang paling terdampak adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang biasa mencari nafkah di sore dan malam hari. Terlebih bagi PKL yang ada di area alun-alun kota maupun yang memanfaatkan lahan jualan di emperan toko.

Dalam surat tersebut berarti, Pemerintah sedikit memberi kelonggaran pemberlakuan jam malam kepada para PKL. Namun para pembeli nantinya tidak diperbolehkan makan di tempat melainkan harus dibungkus.

“jam 7 (malam-red) masih boleh tetap jualan tapi tidak boleh dimakan ditempat namun dibungkus,” jelasnya.

Selain kelonggaran jam malam, dalam surat yang bernomor 443.5/0000870 juga menyebutkan bahwa kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan seperti pernikahan, hajatan pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Kemudian tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis untuk sementara ditutup atau sangat dibatasi jumlah pengunjung dan jam operasionalnya. Selanjutnya juga mengatur tentang Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) diatur memperhatikan Inmendagri nomor 1 tahun 2021 sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Disisi lain, Bupati menyampaikan Pemkab akan terus mengevaluasi atau melihat dampak dari adanya aturan PPKM secara luas yang diberlakukan selama sepekan. Setelah itu Pemkab bisa menentukan mana saja yang harus dilakukan evaluasi.

“Jadi kemungkinan hari Senin depan akan kita evaluasi, jadi dampak dari pada surat edaran ini seperti apa. Kalau memang cukup baik akan kita teruskan, tetapi kalau memberikan dampak akan kita cari di titik mana yang akan kita pertajam lagi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemberlakuan PPKM di Kabupaten Rembang merujuk pada tingginya kasus virus Covid-19 di Rembang yang melampaui angka rata-rata nasional. Seluruh aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha harus sudah berhenti sesuai batasan jam malam yang tercantum pada surat edaran sebelumnya tanggal 8 Januari 2021 tentang PPKM yaitu maksimal pukul 19.00.WIB. (Rendi/Mifta)

Berita Terkait

Terbaru 6039430658039624169

Post a comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::