Pekerja PKWT Bakal Dapat Uang Kompensasi

-- --

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja resmi disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam dokumen tersebut salah satunya mengatur tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Rembang melalui staf bagian Mediator Hubungan Industri Irwan Mugi Nugroho kepada CBFM, Senin (1/3) menyampaikan peraturan itu merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Tentang pelaksanaan PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Dirinya menjelaskan, pasal 15 pada aturan ini mewajibkan pengusaha memberikan uang kompensasi bagi pekerja atau buruh dengan status PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada buruh yang mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus.

Sementara pada pasal 16 PP tersebut mengatur besaran uang kompensasi yang harus diberikan. Pekerja PKWT dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus akan memperoleh kompensasi satu bulan upah.

“Untuk PKWT besok itu ada yang namanya uang kompensasi. Dalam artian uang kompensasi itu saat pekerja yang di kontrak satu tahun kalau tidak di perpanjang, dia mendapat hak kompensasi satu kali gaji,” terangnya.

Adapun PKWT dengan lama kerja satu bulan atau lebih, namun tak mencapai 12 bulan, Ia menjelaskan pemberian uang kompensasi dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas dan dikalikan dengan satu bulan upah.

“Jika pada kontrak ini dia belum ada satu tahun dia di off kan karena kesalahan atau karena suatu hal tertentu, maka itu nanti kompensasinya perhitungannya sesuai masa kerjanya berapa lama, contoh 6 bulan dibagi dua belas dan dikalikan gaji sebulan,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk pekerja dengan masa PKWT selama lebih dari 12 bulan mendapatkan kompensasi dengan hitungan yang proporsional juga. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. (Rendi/Mifta)

Berita Terkait

Terbaru 4022234850674076379

Post a comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::