Rapat Paripurna DPRD Temui Dilema Antara Tatib dengan PPKM

-- --

Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, sempat muncul beda pendapat apakah digelar secara online atau tetap melalui tatap muka. Mengingat saat ini sedang berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Puji Santoso, anggota Fraksi Gerindra menjelaskan sesuai tata tertib, DPRD harus hadir secara fisik dan memenuhi kuorum 2 per 3 atau sebanyak 30 orang.
Ia tetap menghendaki rapat-rapat pembahasan dan paripurna diadakan secara tatap muka, dengan standar protokol kesehatan ketat.

Pendapatnya itu karena pernah ketika Bupati Rembang H.Abdul Hafidz menyampaikan paparan melalui zoom meeting, kerap putus nyambung. Akibatnya yang mengikuti, menjadi tidak konsentrasi.

“Kalau pun pak Bupati harus daring, tolong minta bantuan kepada Kominfo sinyale dikuati sing kenceng poll. Tapi sebenarnya kami menghendaki pak Bupati atau pak Wabup hadir di sini, sehingga jelas. Toh kita juga sudah jaga jarak. Organisasi perangkat daerah (OPD) nggak hadir langsung, nggak apa-apa, “ kata Puji.

Hal senada diungkapkan Agus Sutrisno, anggota Fraksi Karya Indonesia Sejahtera. Ia menganggap RPJMD merupakan hal yang sangat penting, pihaknya perlu memahami apa isinya. Tapi kalau penyampaian lewat online tidak lancar, Ia khawatir sulit memperoleh gambaran substansi RPJMD.

“Ini sedang membahas hal-hal yang sangat kita butuhkan untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau diadakan lewat daring dan hasilnya byar pet, substansinya nggak kena, “ ujarnya.

Moh. Nur Hasan, anggota Fraksi Demokrat Hanura memiliki pendapat lain. Ia menganggap kondisi saat ini tidak normal. Bukan hanya Rembang, tetapi juga Indonesia dan dunia menghadapi pandemi Covid-19. Karena Presiden sudah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat, tidak masalah mengabaikan tata tertib DPRD.

Nur Hasan mengusulkan pembahasan RPJMD digelar secara daring/online dari kantor maupun rumah masing-masing. Tentu dengan tetap menjalankan etika kedewanan.

“Jangan kemudian mengikuti dari atas mobil atau tiduran di dalam kamar. Tapi dengan kondisi yang baik, “ ungkap Nur Hasan.

Sekretaris DPRD Rembang, Drupodo menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah, apabila pembahasan RPJMD berlangsung daring. Pertama, mengecek jaringan kabel di lingkungan gedung DPRD. Kedua, menambah kekuatan internet.

“Kita koordinasikan dengan Kominfo maupun sama Telkom. Salah satunya nambah bandwitch internet, biar kita nerima maupun ngirim nya nggak putus-putus, “ terang Drupodo.

Setelah melalui pembahasan, akhirnya disepakati anggota DPRD Rembang tetap hadir di gedung DPRD. Sedangkan Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengikuti secara daring lewat zoom meeting pada waktu rapat paripurna.

Sekarang tahapan RPJMD, sudah memasuki pembahasan antara tim panitia khusus (Pansus) dengan OPD terkait.(Masudi/Mifta)

Berita Terkait

Terbaru 460780801735349439

Post a Comment

Radio Online

Politik

item
::: Anda juga dapat mendengarkan siaran kami memalaui Streaming website www.cbfmrembang.com ::: E-mail redaksicbfmrembang[@]gmail.com :::: Info pemasangan iklan Wida Susanti 0822 4106 1891 ::: Tlpn ( 0295 ) 691613 ::: Pemberitaan 085 226 904 720 :::